Jakarta, Kejaksaan Agung – Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Pembinaan) mencatat berbagai capaian penting dalam mendukung program prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumat (24/1/2025)
Selama 100 hari pertama kabinet ini, dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, JAM Pembinaan berhasil menunjukkan kontribusi nyata dalam penguatan reformasi kelembagaan, peningkatan kesejahteraan aparatur, dan pelayanan publik.
Penguatan Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Melalui Biro Perencanaan, Kejaksaan RI telah membentuk tujuh satuan kerja baru serta meningkatkan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri dari tipe B menjadi tipe A.
Selain itu, Kejaksaan mengajukan usulan untuk menjadi instansi pembina jabatan fungsional paralegal, yang diharapkan dapat memperkuat sistem pendampingan hukum di masyarakat.
Dalam indeksasi reformasi birokrasi, Kejaksaan RI mencatat peningkatan pada 11 indikator utama, termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Indeks Reformasi Hukum.
Di bidang pembangunan zona integritas, 21 satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2024.
Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kesejahteraan aparatur juga menjadi perhatian utama. Jabatan eselon III dan IV mengalami peningkatan kelas, sementara alokasi CPNS untuk tahun 2024 mencapai 9.694 formasi.
Penilaian profesionalitas ASN Kejaksaan RI juga menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan indeks profesionalitas mencapai 83,9% (kategori tinggi) dan sistem merit memperoleh predikat "Sangat Baik".
Peningkatan Serapan Anggaran dan Pemanfaatan BMN
Biro Keuangan mencatat realisasi anggaran belanja sebesar Rp3,35 triliun untuk tahun anggaran 2024 hingga akhir Desember, dengan tambahan realisasi Rp418 miliar hingga Januari 2025.
Selain itu, persentase Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi baik mencapai 87,9%, mendekati target 90%.
Capaian Lainnya: Inovasi dan Pelayanan Publik
Di sektor pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat terhadap pengembalian barang bukti pidana menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bahkan mendapatkan pengakuan atas pelayanan inklusif dan ramah kelompok rentan.
Selain itu, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berhasil menerbitkan 17 produk hukum dan menandatangani tujuh MoU kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri.
Dalam hal teknologi informasi, Kejaksaan RI juga mengimplementasikan jaringan komunikasi berbasis WAN dan memperbarui perangkat CMS Pidana Umum dan Khusus sebagai bagian dari prioritas nasional.
Menjaga Profesionalisme dan Transparansi
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa capaian ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan program prioritas Kabinet Merah Putih.
“Kami akan terus berkomitmen pada reformasi kelembagaan, transparansi, dan pelayanan hukum yang inklusif untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujar Burhanuddin.
Kinerja JAM Pembinaan selama 100 hari pertama Kabinet Merah Putih menjadi bukti nyata upaya Kejaksaan RI dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat.
Reformasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh untuk mendukung pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan. (Ari Wibowo/KBO Babel)
Baca Juga
Tags:
Peristiwa