Pangkalpinang – Forum Masyarakat Bangka Belitung Menggugat (FBBM), yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat lintas generasi, profesi, dan organisasi, mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Timah. Aspirasi ini disampaikan dalam pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel di Ruang Banggar DPRD Babel, Jumat (31/1/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar dari Partai Golkar, dan dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Babel, termasuk Maryam dari Fraksi Demokrat, dr. Adi Scjipto dari Fraksi Gerindra, Fery dari Fraksi NasDem, dan Taufik Mardin dari Fraksi PDIP.
Dalam pertemuan ini, FBBM menegaskan perlunya tindakan konkret dari DPRD Babel dalam mengatasi permasalahan tata kelola pertimahan yang dinilai masih carut-marut dan merugikan masyarakat setempat.
Desakan Pembentukan Pansus Tata Kelola Timah
Ketua FBBM, Subri, dengan tegas menyatakan bahwa DPRD Babel harus segera membentuk Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah untuk memastikan pengelolaan pertimahan di Bangka Belitung menjadi lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perjuangan agar aset hasil sitaan dan rampasan dari para terdakwa korupsi tata kelola timah dapat dikembalikan kepada pemerintah provinsi guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
“Selain mendukung langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung RI untuk menghukum para terdakwa korupsi timah seberat-beratnya, kami meminta DPRD Babel sebagai wakil rakyat untuk turut memperjuangkan agar aset hasil korupsi dikembalikan ke Bangka Belitung. Selain itu, Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah harus segera dibentuk agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertimahan bisa bekerja dengan tenang dan terlindungi haknya dengan regulasi yang jelas,” tegas Subri.
Sekretaris FBBM, Edy Supriadi, turut mendukung pembentukan pansus dengan cakupan yang lebih luas. Menurutnya, pansus ini tidak hanya akan menyentuh aspek tata kelola, tetapi juga menyasar sistem tata niaga timah yang selama ini dikuasai oleh mafia pertimahan.
“Pansus ini akan memiliki cakupan yang luas dan memberikan dampak besar bagi masyarakat Bangka Belitung. Kita tidak ingin lagi melihat mafia-mafia timah yang merugikan daerah kita. Dengan pansus ini, kita bisa memastikan bahwa pertimahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dukungan Penuh DPRD Babel
Hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa seluruh anggota Bapemperda DPRD Babel yang hadir setuju dengan pembentukan Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah.
Maryam, anggota DPRD Babel dari Fraksi Demokrat, bahkan mengaku terharu karena merasa tidak berjuang sendirian dalam mengupayakan perbaikan regulasi pertimahan di Bangka Belitung.
“Saya merasa terharu dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini. Ini membuktikan bahwa saya tidak berjuang sendiri dalam mendorong pembentukan Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah. Mengingat perda tentang pertimahan tidak lagi berlaku setelah adanya perubahan dalam undang-undang minerba yang terbaru, perjuangan kita bersama ini sangat penting untuk memastikan masyarakat Bangka Belitung mendapatkan hak mereka,” kata Maryam.
Ia juga berharap agar perjuangan bersama ini tidak mengalami hambatan di tingkat rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, sehingga pembentukan Pansus dapat segera direalisasikan.
Harapan untuk Tata Kelola Timah yang Lebih Baik
FBBM meyakini bahwa dengan adanya Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah, berbagai permasalahan yang selama ini menghambat kesejahteraan masyarakat dapat segera diatasi.
Mereka berharap pansus ini dapat bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD Babel, diharapkan langkah konkrit segera diambil untuk merealisasikan pansus ini.
Masyarakat Bangka Belitung yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertimahan menanti kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan mereka. (Sandy Batman/KBO Babel)