PANGKALPINANG — Harapan para pedagang di kawasan wisata Pantai Pasir Padi untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usahanya mulai menemukan titik terang. Kehadiran bakal calon Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin, pada Senin (14/7/2025), membawa angin segar bagi masa depan mereka.
Dalam pertemuan hangat tersebut, Prof Udin menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak para pedagang, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang layak hingga perlindungan dari pungutan liar yang selama ini menjadi momok.
Mey (48), salah satu pedagang yang telah lama menggantungkan hidupnya di Pasir Padi, mengaku optimistis dengan visi yang disampaikan Prof Udin.
"Mudah-mudahan apa yang direncanakan Prof Udin bisa diwujudkan untuk kepentingan kita bersama," ujarnya penuh harap.
Bagi Mey dan pedagang lainnya, kehadiran seorang pemimpin yang peduli dan hadir secara langsung di tengah mereka menjadi bentuk pengakuan sekaligus penyemangat.
“Saya lihat beliau berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Insya Allah bisa jadi pemimpin yang amanah,” imbuhnya.
Dalam dialog tersebut, Prof Udin menegaskan bahwa keberadaan para pedagang sangat penting dalam mendukung ekosistem pariwisata lokal.
Ia berkomitmen untuk tidak hanya menata kawasan Pasir Padi menjadi lebih rapi dan tertib, tetapi juga memastikan para pelaku UMKM bisa berdagang dengan tenang, nyaman, dan bermartabat.
"Para pedagang ini bagian penting dalam pembangunan wisata. Mereka harus kita bantu. Tempatnya harus layak, tidak dipersulit dengan pajak berlebihan, dan tetap menjaga lingkungan," tegasnya.
Prof Udin juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pembangunan dan kekuatan ekonomi rakyat. Dengan semangat kolaborasi, ia ingin menjadikan Pasir Padi bukan hanya destinasi wisata yang indah, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang inklusif.
Dengan pendekatan yang membumi dan responsif terhadap kebutuhan warga, Prof Udin kembali menunjukkan keseriusannya membangun Pangkalpinang dari bawah—bersama rakyat, untuk rakyat. (*)